3.5.1.7. Contoh Penghitungan Bea Meterai

Dalam tugas rutinnya, Anda sebagai bendahara dihadapkan pada beberapa peristiwa pengenaan Bea Meterai. Berikut ini diberikan contoh perhitungan pengenaan Bea Meterai :

Contoh 1 :

Belanja Barang

Taufik Hidayat merupakan bendahara satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga yang beralamat di Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kabupaten Purbalingga dengan NPWP 00.321.675.3-529.000 melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut:

a.     Pada tanggal 1 Oktober 2013, membeli secara tunai makanan siap saji dari sebuah restoran untuk keperluan rapat seharga Rp800.000,00.

b.     Pada tanggal 4 Oktober 2013, membeli secara tunai alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00 dan buku pelajaran umum Rp1.500.000,00 dari toko buku PERWIRA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 90 Purbalingga milik Tuan Joko dengan Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 06.325.456.3-529.000. Tuan Joko menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00000101 pada tanggal 4 Oktober 2013 dengan nilai PPN Rp110.000,00.

c.      Pada tanggal 16 Oktober 2013, membeli bensin dari SPBU Pertamina untuk keperluan kendaraan dinas seharga Rp500.000,00, membayar tagihan rekening listrik sebesar Rp1.000.000,00 kepada PLN, serta membeli benda-benda pos sebesar Rp500.000,00 di sebuah kantor pos.

d.     Pada tanggal 18 Oktober 2013, membeli secara tunai buku pelajaran umum seharga Rp2.500.000,00, pakaian seragam jadi seharga Rp3.000.000,00 serta pengadaan formulir dan kertas untuk ujian sekolah sebesar Rp2.000.000,00 dari sebuah toko pedagang eceran atas nama tuan Bagus yang beralamat di Jalan Jenderal Katamso Nomor 1 Purbalingga dengan Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 06.456.321-2-529.000. Pembelian tersebut dananya bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah. Tuan Bagus menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00000501 pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan nilai PPN sebesar Rp500.000,00.

Perhitungan :

Pengeluaran atas pembelian secara tunai makanan siap saji dari restoran untuk keperluan rapat sebesar Rp800.000,00, sehingga atas pengeluaran tersebut dikenakan bea meterai sebesar Rp3.000,00, berdasarkan:

Apabila setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

a.     Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;

b.     Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00

 

Contoh 2

Belanja Modal

·        Bendahara satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga melakukan pembelian 4 (empat) buah printer seharga Rp20.000.000,00 dari CV Susanto

·        Taufik Hidayat yang merupakan bendahara satker Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga melakukan pembelian komputer kepada CV Wijaya dengan harga pembelian Rp11.000.000,00, (sudah termasuk PPN).

·        Inspektorat Provinsi Jambi akan melakukan pembangunan gedung kantor Inspektorat Provinsi. Adapun yg menjadi pemenang tender adalah PT Jaya Karya sebagai pelaksana konstruksi dan Tuan Zaky, seorang PKP, sebagai perencana konstruksi. PT Jaya Karya adalah perusahaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah (dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), sedangkan Tuan Zaky adalah konsultan sipil yang memiliki sertifikasi untuk perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai proyek berdasarkan Kontrak adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (tidak termasuk PPN).

·        Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (00.695.754.0-721.000) akan membangun gedung kantor yang baru. Untuk keperluan gedung tersebut, kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan melakukan pembebasan tanah seluas 2.000 m2 yang dimiliki oleh Bapak Nasrun (14.495.723.0-721.000) seluas 800 m2 (NOP 63.07.040.005.451.0010.0) dan Ibu Mega (08.614.284.0-721.000) seluas 1200 m2 (NOP 63.07.040.005.451.0054.0). NJOP Tahun 2013 atas tanah tersebut adalah Rp400.000,00/m2 untuk tanah Bapak Nasrun dan Ibu Mega. Atas pembebasan lahan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan ganti rugi sebesar Rp400.000,00/m2. Bendahara Pemda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Wahyono, mengajukan SPM kepada KPPN untuk membayar ganti rugi pembebasan lahan kepada Bapak Nasrun dan Ibu Mega. SP2D diterbitkan KPPN pada tanggal 25 Maret 2013.

·        Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk pembuatan saluran irigasi kepada Tuan Moelyana sebesar Rp75.000.000,00.

·        Untuk acara rapat koordinasi daerah, Bendahara Pemda Kota Gorontalo (00.875.469.0-822.000) menunjuk CV Sedap (02.425.743.2-822.000) beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Nomor 40-42 Gorontolo yang bergerak di bidang jasa catering untuk menyediakan konsumsi rapat tersebut. Kontrak yang disepakati untuk jasa katering tersebut adalah Rp3.500.000,00. Bendahara Pemda Kota Gorontalo, Bagus, membayar tagihan katering tersebut pada tanggal 25 Februari 2013.

Perhitungan :

Pengeluaran atas pembelian secara tunai makanan siap saji dari restoran untuk keperluan rapat sebesar Rp800.000,00, sehingga atas pengeluaran tersebut dikenakan bea meterai sebesar Rp3.000,00, berdasarkan:

Apabila setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

a.     Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;

b.     Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00

 

Contoh 3

Belanja Jasa

·        Untuk acara rapat koordinasi daerah, Bendahara Pemda Kota Gorontalo (00.875.469.0-822.000) menunjuk CV Sedap (02.425.743.2-822.000) beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang Nomor 40-42 Gorontolo yang bergerak di bidang jasa catering untuk menyediakan konsumsi rapat tersebut. Kontrak yang disepakati untuk jasa katering tersebut adalah Rp3.500.000,00. Bendahara Pemda Kota Gorontalo, Bagus, membayar tagihan katering tersebut pada tanggal 25 Februari 2013.

·        Dalam rangka ikut melestarikan warisan budaya negara, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali membuat baju seragam dengan corak batik untuk seluruh pegawainya dan untuk seluruh guru yang berada di bawah wilayah kerjanya sejumlah 2.000 potong. Pada tanggal 4 September 2013 telah disepakati kontrak pengerjaan tersebut dengan PT Garmindo (02.425.347.2-527.000), sebuah perusahaan garmen yang beralamat di Jalan Sakti Raya Nomor 101 Boyolali. Kontrak ditandatangani oleh direktur PT Garmindo, Sdr. Budiman.

Spesifikasi, model ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali serta bahan baku utama berupa kain batik yang dibeli pada tahun sebelumnya dari PT Batikindo.

PT Garmindo sebagai pihak yang mengerjakan pembuatan baju seragam tersebut menyediakan bahan tambahan yang diperlukan. Atas pekerjaan ini disepakati biaya pengerjaan sebesar Rp60.000.000,00 (tidak termasuk PPN) selain biaya untuk bahan tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (tidak termasuk PPN) yang dikeluarkan PT Garmindo.Rincian tagihan PT Garmindo kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali:

Biaya untuk bahan tambahan ..........Rp10.000.000,00

Biaya pembuatan baju seragam.......Rp60.000.000,00

Handayani, Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali (NPWP 00.875.964.0-527.000), menerima tagihan dari PT Garmindo atas pengerjaan baju seragam tersebut pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan Faktur Pajak bernomor seri 020.000-13.00000875. Bendahara melunasi pembayarannya pada tanggal 22 Oktober 2013.

·        Pada tanggal 5 Juli 2013, Prabu Wijaya, Bendahara Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Manado (NPWP 00.799.100.0-821.000) membayar sewa rukan semester kedua tahun 2013 di Jalan Jaksa Nomor 1 kota Manado (NOP 49.73.100.821.676.9002.0) sebesar Rp50.000.000,00 dan biaya service charge serta fasilitas lainnya sebesar Rp12.000.000,00 tidak termasuk PPN kepada PT Maju Hidayat (NPWP/NPPKP 02.003.457.0-821.000) yang beralamat di Jalan Gunung Kerinci Nomor 46 Manado.

PT Maju Hidayat menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00001001 pada tanggal 5 Juli 2013 dengan nilai PPN Rp 6.200.000,00.

Perhitungan :

Pengeluaran atas kegiatan yang dilaksanakan atas belanja jasa, berdasarkan:

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

a.     Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;

b.     Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00

 

Contoh 4

Belanja Hibah

Kementerian Pekerjaan Umum (NPWP:00.849.100.0-012.000) beralamat di Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, melaksanakan proyek Pemerintah pembangunan jalan lintas Kalimantan dengan menggunakan dana yang berasal dari Hibah Luar Negeri dari Asia Foundation sebesar US$ 100.000.000,00 (Rp950.000.000.000,00 dengan kurs Menteri Keuanganpada saat ditandatanganinya kontrak sebesar Rp9.500,00/US$) yang telah tercantum dalam DIPA Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek Pemerintah tersebut dilaksanakan selama jangka waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Untuk tahun 2013 sisa anggaran yang belum dicairkan adalah Rp350.000.000.000,00. Proyek Pemerintah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor utama PT Andang Konstruksi (NPWP/NPPKP: 02.668.854.2-012.000) yang beralamat di Jalan Melawai No. 399 Jakarta Selatan, dan memiliki kualifikasi usaha besar yang dibuktikan dengan sertifikasi pelaksana konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Perhitungan :

Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar:

a.     Rp3.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;

b.     Rp6.000,00 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas Rp1.000.000,00

Segmentasi: