2.5.7.5. Pengajuan Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan (Pasal 36 UU KUP)

Anda sebagai pengurus dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk:

  • Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
  • Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar
  • Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar
  • Membatalkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi Khusus di tahun 2015, pemerintah mencanangkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) dengan memberikan fasilitas pengurangan sanksi administrasi.

Program ini dilandasi dengan mengeluarkan dua peraturan yaitu:

  1. PMK-29/PMK.03/2015 yang dapat Anda gunakan untuk mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berupa berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang terbit karena utang pajak tidak atau kurang dibayar; dan
  2. PMK-91/PMK.03/2015 yang dapat Anda gunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.
Segmentasi: