2.5.2.2. Badan sebagai Pemungut PPN

Anda sebagai badan dapat ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

Yang termasuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan menjadi Wajib Pungut (WAPU) PPN antara lain:

  1. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
  2. Kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas bumi; dan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi;
  3. Badan Usaha Milik Negara. Wajib Pungut PPN melakukan pemungutan PPN/PPnBM terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Wajib Pungut tersebut.

Rekanan adalah PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin, atau Badan Usaha Milik Negara. Pemungut PPN memiliki kewajiban-kewajiban sebagai konsekuensi penunjukan sebagai pemungut PPN.

Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

  1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
  2. Wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang
Segmentasi: