1.1.5.6.5. Daluwarsa Penagihan

Apabila telah daluwarsa penagihan, maka penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan lagi sebagaimana diatur dalam undang-undang , karena hak untuk melakukan penagihan atas utang pajak tersebut telah gugur.

Untuk tahun pajak 2008 keatas daluwarsa penagihan pajak mengikuti ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

  1. Surat Tagihan Pajak;
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; dan
  3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  4. Surat Keputusan Pembetulan
  5. Surat Keputusan Keberatan
  6. Putusan Banding; serta
  7. Putusan Peninjauan Kembali.

Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Saat tertangguhnya daluwarsa penagihan Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

  1. diterbitkan Surat Paksa;
  2. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
  3. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; atau
  4. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.