Avatar kp2kpselong
Senin, 12 Nopember 2012 - 16:03

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan ( KP2KP ) Selong berada dibawah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Kanwil DJP Nusa Tenggara, beralamat Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 59 Selong Lombok Timur. Wilayah kerjanya meliputi :

Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah kecamatan sebanyak dua puluh (20) kecamatan luas wilayah untuk kabupaten Lombok Timur 2.679,88 km2 jumlah Penduduk 1.022.841 orang dengan jumlah wajib pajak : OP 36.618 WP,BD 2.926 WP, Bendahara 2.010 WP, PKP 638 WP.
Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah kecamatan dua belas (12) kecamatan luas wilayah 1.208,39 km2 dengan jumlah penduduk 745.433 orang jumlah Wajib Pajak: OP 30.550 WP,BD 3.122 WP, Bendaharawan 1.876 WP, PKP 689 WP.

Pelaksanaan Tugas operasional sehari-hari Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Selong dilaksanakan oleh empat orang petugas yang terdiri dari Satu orang sebagai Kepala KP2KP, Satu orang sebagai Bendaharawan ,dua orang Pelasana dan dibantu oleh enam orang pegawai honorer.

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan merupakan lini yang paling bawah dalam Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan mempunyai tugas dan peranan yang sangat strategis, disuatu pihak langsung berhadapat dengan stake holder baik wajib pajak maupun masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan dan konsultasi dan dilain pihak harus mampu berkoordinasi dan bekerja sama dengan stake holder yang ada dalam Pemerintah Daerah dalam wilayah kerja. Menjadi Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan harus mampu menterjemahkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak. sebagai perpajangan tangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan Pendelegasian tugas yang terbatas sesuai SOP,namun demikian dalam pelaksanaan tugas harus dapat menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan dilapangan dengan tetap mengedepankan nilai-nila DJP dalam melaksanakan tugas dan memegang teguh pada kode etik pegawai DJP.

Kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi sangat membutuhkan suatu kecepatan, ketepatan, ketekunan dalam pelaksanaan tugas, oleh karena itu sebagai Kepala KP2KP harus dapat memberikan Pelayanan dan Konsultasi yang tepat sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Kepala KP2KP harus memiliki kopetensi yang cukup sebagai penunjang pelaksanaan tugas tentang bagaimana :

Mengonsep suatu bahan komunikasi dan berkoordinasi dengan setiap stake holder baik Wajib Pajak, masyarakat umum maupun stake holder yang ada dalam Pemerintah Daerah (termasuk materi penyuluhan).
Mencari informasi tentang Jenis-jenis dana yang akan dikelola oleh masing-masing Bendahara, sehingga diketahui proses bisnis dari penggunaan dana yang dikelola.
Memetakkan Wajib Pajak sesuai dengan ( Kontraktor, Koperasi, Perbankan, Dokter, Notaris, Pedagang Eceran, Bendahara Dana BOS, Dana BOMM, Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pengelola Dana Rutin).

dimana hal-hal tersebut sangat menentukan dalam pelaksanaan dan keberhasilan Program KP2KP.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala KP2KP, jika menemukan suatu tantangan harus disikapi dengan suatu kearifan, dicarikan suatu solusi terbaik untuk memuluskan tantangan tersebut dalam suatu kejadian nyata dimana pada saat melakukan penyuluhan Bendahara Pengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terdengar teriakan salah satu peserta yang meneriakkan Gayussssss…karena masih ada dikalangan masyarakat sendiri menganggap bahwa kita yang ada dalam Direktorat Jenderal Pajak semuanya seperti Gayusssss…. Sebagai Penyambung lidah Direktorat Jenderal Pajak harus menanggapi hal tersebut dengan kepala dingin dan arif agar penjelasan kita dapat diterima dengan baik “ Gayusssss… bukan bagian dan tujuan kami, Gayusssss…sudah dikeluarkan dari kami, Gayussss adalah satu orang dan yang kami berjuang bersama kita yang ada dalam ruangan ini bagaimana menyelamatkan yang 241 juta orang termasuk kita dalam ruangan ini, karena APBN kita 70 % bersumber dari penerimaan pajak“. Persoalan Gayusssss sudah ditangani pihak berwajib dan ingat kita sebagai Kuasa Pengguna Anggaran harus dapat melaksanakan amanah yang diberikan oleh Negara itu dengan baik dan benar.

Sadar dengan luas wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk dari kedua wilayah kerja KP2KP selong seper-empat dari jumlah penduduk di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan hampir 65 % Wajib Pajak yang ada di KPP Pratama Praya berada dalam wilayah kerja KP2KP Selong, tidak mungkin pencapaian program kerja KP2KP selong dapat terlaksana tanpa dukungan dan strategi kerjasama dengan :

Pendekatan dengan Pemegang Kekuasaan di Daerah dalam hal ini Bupati.
Koordinasi dengan setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Kepala SKPD ), guna memudahkan Kepala KP2KP berkomunikasi dengan bendahara dari setiap Satker.
Koordinasi dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten dalam hal ini Inspektorat sebagai pelaksana Low Enforcement Peraturan Daerah.
Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Koordinasi dengan Kepala Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara.
Koordinasi dengan Kepala Departemen Koperasi dalam menangani Koperasi.
Koordinasi dengan Kepala Dikpora, dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten (sebagai pengguna APBN terbesar di kabupaten).
Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan BAPEDA sebagai pengelola Proyek Pemda.
Koordinasi dengan Ketua IDI, Ketua Gapensi, Gapekti, Gapeknas, Kadin.
Koordinasi dengan Asosiasi Perbankkan.
Koordinasi dan Kerjasama dengan P2 Humas Kanwil DJP dalam penyampaian Materi Penyuluhan melalui Media Eletronik.
Koordinasi dengan Kepala KPP Pratama terutama dengan Kasi Waskon KPP Pratama.
Koordinasi dengan Kepala Seksi Pelayanan dalam Pelayanan NPWP dan PKP.
Koordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi dalam pelayanan WP PBB.

dimana pelaksanaan koordinasi tersebut sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas.

Demikian tulisan ini dibuat dan disusun sesuai dengan realita yang terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaksanaan tugas selama menjabat sebagai Kepala KP2KP.

Tag: