Senin, 12 Nopember 2012 - 16:14

Pemerintah telah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) uan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Dana BOS harus dikelola dengan baik dan harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab. Untuk mengelolaan dana tersebut ditunjuk Bendahara BOS.
Tugas Bendahara BOS diantaranya adalah melaksanakan administrasi perpajakan dalam kaitannya dengan tugas pokoknya menatausahakan dan mempertanggungjawabkan belanja dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam pelaksanaan penatausahaan administrasi perpajakan, khususnya bagi kalangan Bendahara Sekolah dan Bendahara BOS masih ada kesulitan, terutama terkait teknis dan tata cara pemotongan, penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Untuk mendorong kelancaran tugas Bendahara Sekolah dan bendahara BOS, maka Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Mojosari melaksanakan sosialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak Bendahara Sekolah Bendahara BOS terhadap perpajakan.
Acara sosialisasi perpajakan telah dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2012 dengan mengundang seluruh Bendahara Sekolah dan Bendahara BOS. Para bendahara belum memahami ketentuan dan peraturan perpajakan serta sistem perpajakan self assesment system secara menyeluruh.
Para bendaharawan sangat antusias mengikuti acara ini, banyak pertanyaan dan kasus yang dilontarkan oleh mereka. Mereka sangat terbantu dengan adanya sosialisasi ini. Pada akhir acara kepada para bendaharawan peserta sosialisasi dibagikan souvenir perpajakan.