Oleh Asep Rosyidin Kanny, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Dalam kegiatan sehari-harinya, satuan kerja pemerintah menggunakan anggaran yang berasal dari APBN untuk membiayai pengeluaran rutin. Salah satunya adalah pengeluaran yang diakibatkan dari belanja barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional.
Oleh Bangun Nur Cahya Kurniawan, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Ditengah menyimak pelatihan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, muncul beberapa gagasan mengenai bagaimana mengamankan pendapatan dari sektor pajak demi kelangsungan hidup dari perusahaan besar yang bernama “Republik Indonesia”.
Oleh Endaryono, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Ide menyertakan pajak ke dalam kurikulum pendidikan menjadi sebuah wacana yang cukup santer dalam beberapa bulan terakhir. Solusi memasukkan materi pajak dalam bahan ajar sekolah pada kurikulum 2013 menjadi sebuah solusi yang dianggap mampu mengatasi kesadaran pajak di tengah masyarakat Indonesia yang masih bisa dikatakan sangat rendah.
Oleh Guntur Nur Hidayat, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
”Apakah laporan mengenai detail identitas warga, termasuk segala segmen usahanya, harus kami berikan secara terperinci? Sementara pada instansi kami sudah ada aturan yang mengatur tentang kerahasian data tersebut.”
Oleh Dedy Antropov, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Begitulah barangkali reaksi yang timbul secara spontan dari masyarakat mendengar pemberitaan tentang kasus tertangkaptangannya kembali seorang pegawai pajak. Bagaimana kita harus menghubungkan berbagai kejadian-kejadian ini dengan janji perubahan reformasi yang pernah ditiupkan kencang oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Oleh Asep Rosyidin Kanny, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Pada tahun 2012, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan kegiatan pembenahan sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai dengan menertibkan para Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah dikukuhkan. Dimulai dari registrasi ulang terhadap ribuan PKP yang tersebar di seluruh Indonesia hingga penataan kembali sistem penomoran dan pelaporan faktur pajak.
Oleh Anandita Budi Suryana, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Intensifikasi pajak dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu fokus Ditjen Pajak tahun ini. Jaringan perusahaan PMA yang di berbagai negara memungkinkan upaya penghindaran pajak. Khusus Uni Eropa, penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa 1 triliun euro atau Rp 12.000 triliun di tahun 2012.
Jumlah kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang selesai dilakukan penyidikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan berkasnya dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2009-2012) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Total perkiraan kerugian negara mencapai lebih dari 1,13 trilyun rupiah.
Oleh M. Yusuf Adikusuma, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Suatu hari, saya bersama istri pergi ke kantor sebuah asuransi kendaraan bermotor. Ketika sampai di kantor tersebut, satpam membukakan pintu sembari mengucap salam dan menanyakan keperluan kami. Singkat cerita, klaim berjalan lancar dan pada akhirnya mobilpun masuk ke bengkel rekanan mereka. Prosesnya juga tidak berbelit-belit dan juga sangat mudah.
Oleh Wahyu Agung Priyadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Dengan kapasitas SDM seadanya bagaimana mungkin DJP mewujudkan visinya? Jika melihat postur APBN, porsi belanja pegawai menelan biaya yang besar, salah satu yang terbesar bahkan disamping subsidi. Jadi memang diperlukan segala cara untuk menekan belanja pegawai ini.
