Oleh Hendrayana Surasantika, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Rampung membaca tulisan-tulisan Mohammad Sobary, saya disadarkan lagi soal kesalehan. Dalam salah satu tulisannya, Sobary membedakan kesalehan menjadi kesalehan ritual dan kesalehan sosial.
Oleh Benedictus Johan Satrya Mukti, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Jika sedang iseng cobalah untuk mengetik ‘Korupsi Pajak’ di Google lalu rubah menjadi ‘Reformasi Pajak’ apa yang akan didapat.
Oleh Nur Arianto, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Beberapa waktu lalu, ancaman pemboikotan pajak sempat menjadi isu hangat ditengah masyarakat. Nadhlatul Ulama mengancam akan merilis fatwa yang melarang Umat Islam membayar pajak dengan alasan uang pajak yang disetorkan masyarakat kepada pemerintah banyak yang tak kembali karena dikorupsi.
Oleh Riyono, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Pajak! Satu kata itu sungguh menjadi pluralis bersama keriuhan panggung hiburan negeri ini manakala diformulasikan dengan sebuah endemi bangsa bernama manipulasi dan korupsi.
Oleh Wiyoso Hadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Coba utarakan apa saja hambatan Anda dalam mulai menulis, maka untuk semua hambatan itu dapat diatasi dengan pertama-tama menumbuhkan dulu rasa Cinta dalam diri kita terhadap apa yang mau kita tulis.
Oleh Andi Candra, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Radio memiliki kontribusi bagi sejarah proklamasi Indonesia. Setelah proklamasi dibacakan oleh Ir Soekarno, berita mengenai kemerdekaan Indonesia belum tersebar ke penjuru negeri, melalui radio.
Oleh Muhamad Zainul Rohim, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Total gaji masih di bawah PTKP tetapi mereka diharuskan memiliki NPWP. Adakah ini sebuah penggalian potensi perpajakan atau hanya menambah beban kerja para guru honorer dan DJP?
Oleh Riza Almanfaluthi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Rambu dilarang stop terlihat tampak mencolok. Tetapi betapa banyak, pagi itu, metromini yang masih bertahan untuk menaikkan calon penumpang. Padahal tidak jauh dari sana terdapat beberapa petugas polisi yang membiarkan begitu saja praktik itu.
Oleh Nufransa Wira Sakti, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Pada jaman dahulu, banyak pemerintahan berbentuk monarki atau kerajaan. Pemungutan uang maupun hasil bumi dari rakyat terhadap rajanya dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan kerajaan tanpa mekanisme pengawasan.
Oleh Anandita Budi Suryana, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Pembahasan APBN tahun 2013 menetapkan tax ratio sekitar 12,8 persen. Dengan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, pencapaian target tax ratio tahun 2013 harus diikuti dengan perubahan mendasar.
