Artikel

KP2KP, Wujud Pajak Mamayu Hayuning Bawana

Oleh: Mohammad Yogi Khoirul Amali, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

INSIGHT: Indonesian Tax Amnesty towards Comprehensive Tax Reforms

By Esra Junius Ginting, Employee of the Directorate General of Taxes

Menyederhanakan Pembayaran Pajak : Upaya dan Tantangan

Menyederhanakan Pembayaran Pajak : Upaya dan Tantangan

Oleh: Muhammad Ditya Ariansyah, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Tahun 2009 merupakan titik balik bagi perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara lain di dunia mengalami kemunduran, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 4,6%. Sejak itu sampai dengan sekarang, ekonomi Indonesia terus tumbuh dengan rataan 5,8 % tiap tahunnya.

Mewujudkan Masyarakat Gemar Bayar Pajak

Mewujudkan Masyarakat Gemar Bayar Pajak

Oleh: Aditya Wibisono, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Ada yang menarik dari hasil survei Bank Dunia tahun 2016 mengenai kemudahan membayar pajak dan berdasarkan peringkat yang dibuat dan dimuat dalam laporannya "Paying Taxes 2016", Indonesia duduk di posisi nomor 104 dari 190 negara, naik 44 peringkat dari posisi tahun sebelumnya. Walaupun terlihat membanggakan dengan kenaikan yang cukup signifikan, ternyata Indonesia belum berhasil menembus 100 besar. Kalau kita hubungkan dengan reformasi perpajakan yang telah dimulai pada tahun 2002, yaitu 14 tahun yang lalu, ternyata banyak sekali yang harus dibenahi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi pemerintah pengumpul Pajak negara ini dan ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Namun demikian, DJP sangat beruntung memiliki SDM yang berkualitas, semangat yang tinggi serta militansi yang tidak perlu diragukan lagi sehingga perjuangan untuk terus memperbaiki pelayanan kepada Wajib Pajak ini dapat terus dipertahankan.

Tax Amnesty, DGT’s Brand and Willingness to Pay Taxes

By Esra Junius Ginting, Employee of the Directorate General of Taxes

In conducting its role, the Directorate General of Taxes (DGT), undeniably, has to maintain a good image among society. It is far from easy for this body to rejuvenate the organisation brand after series of bad cases happened in the last decade. However, through several strategic actions, one of them is Tax Amnesty programme, the DGT managed to renew the organisation brand. Yes, the agency brand is crucial for key organisations, in particular, the DGT.

Dibalik 1 Triliun

Oleh: Andi Devi Oktaviani, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Apa yang ada dibenak Anda ketika mendengar uang 1 Triliun? Coba kita lihat dari sisi APBN atau dari total Penerimaan Pajak. Target Penerimaan Negara sesuai dengan perubahan APBN Tahun 2016 adalah sebesar 1.786,22 Triliun sedangkan Target Penerimaan Pajak sebesar 1.539,16 Triliun. Jika kita hilangkan satu Triliun saja dari angka tersebut diatas, orang awam mungkin tidak akan menyadari atau menganggap penting hal tersebut. Toh, 1 Triliun tersebut hanya sekitar 0,06% dari Penerimaan Negara (APBN) dan 0,07% dari target Penerimaan Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Versus Kemudahan Membayar Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak Versus Kemudahan Membayar Pajak

Oleh: Aditya Wibisono, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Seperti kita ketahui, Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting, yaitu mencapai lebih dari 70% dari total pendapatan negara. Setiap tahun, target yang diamanahkan ke DJP juga selalu meningkat seiring dengan semakin besarnya kebutuhan belanja negara. Sejak reformasi perpajakan bergulir dari tahun 2002 sampai dengan saat ini, banyak sekali terobosan yang telah dilakukan demi membuat para Wajib Pajak semakin mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan target penerimaan dapat tercapai. Penyampaian SPT Tahunan dengan e-filing, pendaftaran Wajib Pajak secara on-line melalui e-registration, pembayaran pajak dengan e-billing, e-tax invoice, adanya contact center dan simplifikasi formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya adalah beberapa contoh yang signifikan yang telah dibuat oleh DJP untuk membuat para Wajib Pajak membayar Pajak dengan mudah.

Siasati Kartu NPWP Kempos di Remote Area

Oleh: Grandhis Pradana Muhammad, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat. (PER-20/PJ/2013 pasal 7 ayat 2)

Kutipan peraturan diatas pasti terdengar tidak asing di telinga pegawai pajak yang bekerja di luar Pulau Jawa, terlebih di remote area. Sangat sulit untuk menjalankan Standart Operasioal Procedure (SOP) tersebut karena masih banyak daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia ini yang belum terpetakan secara jelas alamatnya.

Gratis e-Filing Pajak Badan Bisa Juga di OnlinePajak

Gratis e-Filing Pajak Badan Bisa Juga di OnlinePajak

Kini wajib pajak badan dapat merasakan kemudahan lapor pajak tanpa harus datang ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan antre lagi. Adanya efiling pajak atau lapor pajak online, memungkinkan wajib pajak badan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan hanya dengan mengklik satu tombol di aplikasi efiling. Sangat menghemat waktu dan biaya.

Seperti lapor pajak manual, setelah melakukan efiling, wajib pajak juga akan mendapatkan bukti lapor namun berbentuk elektronik yang dinamakan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang di dalamnya terdapat Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA).

Amnesti Pajak dan Kebijakan Pemanfaatan Media

Amnesti Pajak dan Kebijakan Pemanfaatan Media (Aditya Wibisono)

Oleh: Aditya Wibisono, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Seperti yang telah kita ketahui, saat ini program Amnesti Pajak telah memasuki periode II di tahun 2016 dengan pencapaian 57,3% dari target Rp.165 Triliun. Walaupun mencapai lebih dari yang pernah diperkirakan oleh institusi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, namun kenyataannya jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan program pengampunan pajak dari Pemerintah masih sangat sedikit, yaitu masih berkisar 2% dari jumlah Wajib Pajak terdaftar. Apakah hal ini berarti sisanya tidak berminat memanfaatkan Amnesti Pajak atau para Wajib Pajak merasa sudah melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar, atau masih banyak Wajib Pajak yang ternyata belum paham atau bahkan tahu mengenai program Amnesti Pajak ini?