IMF-WBG Annual Meetings 2018: Ketika Ditjen Pajak Ikut Ambil Peran

Counter VAT Refund Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali
Undefined

Oleh: Apri Prayoga Arrfah, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Setelah suksesnya penyelenggaraan Asian Games 2018 pada Agustus-September lalu, perhatian dunia akan kembali tertuju pada Indonesia. Bagaimana tidak, Indonesia telah didapuk menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank Group Tahun 2018 yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada 8 s.d. 14 Oktober 2018 mendatang. Sebuah pertemuan keuangan skala dunia yang akan dihadiri oleh perwakilan dari 189 negara.

Besarnya eksposur terhadap Indonesia adalah hal yang tidak dapat dihindarkan, mengingat yang datang bukanlah orang-orang sembarangan. Mulai dari menteri keuangan, Gubernur Bank Sentral, hingga kepala negara menginjakkan kakinya di Pulau Dewata. Tak hanya itu, hadir pula perwakilan lembaga-lembaga internasional, investor, anggota parlemen, akademisi, LSM, pers berskala global, dan tamu undangan lainnya.

Panitia IMF-WBG 2018 AM pun memperkirakan ada sekitar 15.000 hingga 18.000 orang yang datang dalam pertemuan tersebut. Banyaknya peserta yang hadir juga tak lepas dari pemilihan Bali sebagai tempat berlangsungnya acara. Pulau yang dijuluki The Island of Paradise itu sudah lama dikenal sebagai destinasi wisata tingkat dunia. Terlebih pada tahun 2017, Bali menduduki peringkat pertama dalam 25 Destinasi Terpopuler di Dunia versi TripAdvisor. Mengungguli Barcelona, London, hingga Paris.

 

Dukungan Ditjen Pajak

Pemerintah memahami bahwa perhelatan ekonomi terbesar di dunia tahun 2018 ini akan mendatangkan beragam keuntungan bagi Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Di antara manfaat tersebut adalah penerimaan devisa yang dapat menggerakkan ekonomi regional di Bali hingga skala nasional.

Besarnya manfaat tersebut pun coba ‘dibayar’ pemerintah Indonesia melalui penyediaan beragam fasilitas, sarana, dan prasarana yang dipersiapkan sedemikian rupa demi menjawab kepercayaan dunia atas pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari pemerintah pun tak tinggal diam dalam menyukseskan IMF-WBG Annual Meetings 2018. Ada peran yang tak kalah penting untuk ditunjukkan oleh institusi pemungut pajak negara tersebut. Uniknya, peran yang secara langsung akan ditunjukkan tersebut bukan dalam rangka menggenjot potensi penerimaan pajak atas penyelenggaran AM IMF-WBG 2018. Justru sebaliknya, DJP akan memfasilitasi pembebasan pajak bagi delegasi asing yang membelanjakan uangnya di Bali. Mengapa demikian?

Pemerintah melalui DJP menyediakan fasilitas pengembalian PPN (VAT Refund) sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17E UU No.6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009. Disebutkan bahwa “Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

Selanjutnya, dijelaskan pula dalam Pasal 16E UU No.8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.42 Tahun 2009, bahwa PPN dan PPnBM yang sudah dibayar atas pembelian BKP yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali.

Dengan demikian, VAT Refund merupakan insentif perpajakan yang diberikan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri berupa pengembalian PPN yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak di Indonesia yang kemudian dibawa orang pribadi tersebut ke luar daerah pabean.

Kebijakan semacam itu tidak hanya ada di Indonesia, melainkan telah banyak diimplementasikan oleh negara-negara di dunia yang sangat concern terhadap pengembangan sektor pariwisata. Misalnya saja Singapura yang dikenal sebagai surga belanja di kawasan Asia karena fasilitas tax refund yang sudah terkelola dengan baik. Adanya insentif perpajakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan daya tarik bagi turis asing agar berkunjung ke suatu negara yang secara langsung akan memaksa turis membelanjakan uangnya di negara tersebut.

 

VAT Refund di antara AM IMF-WBG 2018

Di Indonesia, proses pemberian VAT Refund hanya dilakukan di bandar udara khusus yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, di mana salah satunya tersedia di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 141/KMK.03/2010.

Momentum pertemuan tahunan IMF-WBG AM 2018 yang diselenggarakan di Bali mencoba ditangkap oleh Ditjen Pajak. Khususnya melalui persiapan dan pengembangan counter VAT Refund Bandara Ngurah Rai yang diprediksi akan ‘kebanjiran’ klaim restitusi PPN selama AM IMF-WBG 2018 berlangsung. Bagaimana tidak, 15.000 hingga 18.000 peserta yang hadir bukanlah orang biasa, melainkan kalangan atas yang umumnya tidak akan berpikir panjang untuk mengeluarkan uang.

KPP Pratama Badung Selatan sebagai unit kerja induk dari counter VAT Refund Bandara Ngurah Rai telah melakukan persiapan matang demi menyambut tamu sekaligus turis pemegang paspor luar negeri selama pelaksanaan AM IMF-WBG 2018. Persiapan tersebut meliputi perbaikan sarana dan prasarana counter yang terletak di teriminal keberangkatan internasional, penambahan petugas counter reguler, hingga pembentukan tim khusus yang akan menangani tamu VIP.

Upaya tersebut dilakukan mengingat tingginya potensi frekuensi klaim pengembalian PPN yang akan dilakukan oleh tamu AM dari mancanegara. Jika pada hari biasa saja, rata-rata restitusi PPN hanya berkisar 16 pengajuan per hari. Sementara pada akhir pekan, pengajuan bisa meningkat hingga 50% menjadi sekitar 32 klaim. Selanjutnya, saat AM berlangsung, KPP Pratama Badung Selatan memproyeksi ada sekitar 30% dari peserta AM yang akan mengajukan restitusi PPN, sehingga tambahan ‘customer’ counter VAT Refund Bandara Ngurah Rai dapat mencapai hingga 5.400 orang.

Tidak Melulu Soal Penerimaan Negara

DJP menyadari bahwa kebijakan VAT Refund For Tourists dalam jangka pendek akan menimbulkan potential loss atau penurunan pendapatan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terlebih, kontribusi PPN terhadap penerimaan pajak 2017 menempati posisi kedua terbesar setelah PPh Non Migas.

Namun, misi pemerintah lebih jauh dari sekedar mengumpulkan pajak. Sebab jika diperhitungkan secara komprehensif, kebijakan insentif pajak tersebut dalam jangka panjang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asing yang selanjutnya mempengaruhi perekonomian di kawasan wisata tersebut, sehingga dampak pengganda (multiplier effect) yang diciptakan akan semakin besar.

Pada akhirnya, perhatian dunia yang tertuju pada AM IMF-WBG 2018 harus mampu ditangkap dan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Indonesia untuk menunjukkan citra sebagai tuan rumah yang baik. Sekaligus sebagai ajang promosi dan pengenalan pariwisata Indonesia ke tingkat dunia, sehingga dari pengorbanan yang dilakukan saat ini dapat mendatangkan keuntungan yang besar di masa mendatang.(*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.