Oleh Wiyoso Hadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Atas penghasilan pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, anggota POLRI dan pensiunannya terutang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang wajib dipotong oleh Bendahara Lembaga-Lembaga Pemerintah. Tapi bukan itu saja kewajiban perpajakan bagi Bendahara Pemerintah.
Oleh Wiyoso Hadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Ketentuan peraturan perpajakan selalu dinamis dan berkembang, dan untuk memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh, maka Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan buku panduan OASIS Pemotongan/Pemungutan PPh .
 | KPP Pratama Mempawah |
 | KPP Pratama Sanggau |
 | KPP Pratama Sintang |
 | SPT Pegawai DJP Kalimantan Barat |
 | SPT Pegawai DJP Kalimantan Barat |
Jakarta – Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Badan, Direktorat Jenderal Pajak menghimbau kepada segenap Wajib Pajak Badan untuk segera menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan sebelum batas akhir penyampaian.
