Senin, 16 April 2012 - 16:40
Oleh Wiyoso Hadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Atas penghasilan pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, anggota POLRI dan pensiunannya terutang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang wajib dipotong oleh Bendahara Lembaga-Lembaga Pemerintah. Tapi bukan itu saja kewajiban perpajakan bagi Bendahara Pemerintah.
Senin, 16 April 2012 - 16:15
Oleh Wiyoso Hadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Ketentuan peraturan perpajakan selalu dinamis dan berkembang, dan untuk memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh, maka Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan buku panduan OASIS Pemotongan/Pemungutan PPh .
